Jakarta (ANTARA News) - Konferensi luar biasa tingkat dunia negara pihak Konvensi Basel, Rotterdam, dan Stockholm (ExCOp) di Nusa Dua Bali menyetujui enam butir kesepakatan untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tiga konvensi itu, demikian Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta yang juga sebagai Presiden COP Konvensi Basel dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis.

Keenam butir kesepakatan itu adalah aktivitas kerjasama, fungsi kerjasama manajerial, layanan bersama, sinkronikasi dana, audit bersama, dan tinjauan bersama.

“Keenam hal ini akan menjadi acuan dalam pengelolaan konvensi kimia dan limbah ke depan,” kata Gusti Muhammad Hatta.

Dia mengatakan, tatanan baru dalam sinergi konvensi di bidang kimia dan limbah ini akan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan bahan kimia dan limbah.

Hal itu nantinya mempengaruhi pula pengelolaan lingkungan Indonesia demi terlindunginya kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat dampak bahan kimia dan limbah berbahaya.

(more…)

Jakarta (ANTARA News) - Kongres rumput laut sedunia ke-20 di Mexiko menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan kongres yang ke-21 atau The XXI ISS (International Seaweed Symposium) yang akan digelar di Bali pada 2013.

“Salah satu keputusan penting adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan International Seaweed Symposium (ISS) XXI yang akan dilaksanakan di Bali 2013,” kata ketua Umum asosiasi Rumput Laut Indonesia (ALRI), H. Safari Azis Husain saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Safari Azis sedang berada di Meksiko untuk menghadiri ISS XX yang berlangsung sejak 22 s/d 26 Februari 2010. Dalam acara ini delegasi Indonesia diwakili oleh 5 orang yang mewakili komunitas rumput lndonesia yakni: H. Safari Azis Husain (Ketua Umum ARLI), Dr. Ian Niesh (Jasuda Net - perwakilan LSM), Soerianto Kusnowirjono (PT. Agarindo Bogatama - Industri Agar), Dr. Grevo Gerung (Universitas Sam Ratulangi-perwakilan scientist), H. Djusdil Akrim (PT. Bantimurung Indah - Industri Karaginan).

Lebih lanjut Azis mengatakan, dengan ditetapkannya Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan ISS XXI menunjukkan Indonesia dinilai memiliki potensi yang besar dalam pengembangan budidaya rumput laut.

(more…)

Denpasar (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendesak semua pihak untuk segera menyepakati aturan dan komitmen terkait perubahan iklim karena waktu yang tersedia untuk instrumen pengganti protokol Kyoto semakin tipis.

“Saya mendengar adanya rencana pertemuan informal tingkat menteri mengenai perubahan iklim, di Bali. Saya mendorong untuk memanfaatkan forum ini guna mencari solusi terbaik. Kita ingin menghasilkan konsensus yang lebih mengikat. Kita ingin mewujudkannya pada Konferensi perubahan Iklim di Meksiko mendatang, satu hasil yang nyata,” kata Presiden saat membuka pertemuan ke-11 Special Session of The UNEP Governing Council/Global Ministerial Environment Forum (GC-UNEP) di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Rabu siang.

Presiden menambahkan dalam 12 tahun terakhir, dunia mengalami kenaikan suhu tertinggi sejak tahun 1850. Kenaikan suhu sebesar itu akan mengakibatkan peningkatan permukaan air laut.

“Kita tidak dapat mengabaikan fakta ini. Kenaikan satu meter permukaan air laut, berdampak negatif terhadap jutaan orang yang hidup di bumi kita,” katanya.

Kepala Negara menyatakan keanekaragaman hayati yang dimiliki, juga menghadapi ancaman yang sangat mencemaskan. Lebih dari 50.000 jenis tumbuhan mengalami kepunahan. Hampir 4.000 spesies vertebrata endemik, berpotensi hilang tak berbekas pada akhir abad ini.

“Sekitar 60 persen ekosistem dunia dari hutan dan lahan sampai karang laut dan sabana akan mengalami kerusakan serius,” tegasnya.

Presiden juga menyampaikan rasa prihatin pada tata kelola lingkungan global.

“Saya secara pribadi sangat prihatin terhadap proliferasi dan fragmentasi kesepakatan lingkungan multilateral. Hal ini menyebabkan fungsi dari masing-masing kesepakatan itu tidak dapat berjalan optimal. Karena itulah, kita harus menguatkan koordinasi, koherensi, dan efektivitas tata-kelola lingkungan global dalam sistem PBB. Kita juga harus memastikan efektivitas dan koherensi aksi global dalam mengatasi permasalahan lingkungan,” paparnya.

Presiden Yudhoyono mengatakan tidak ada pilihan lain, kecuali meningkatkan kapasitas UNEP sebagai badan PBB yang bertanggung jawab langsung terhadap permasalahan lingkungan.Berikan mandat yang kuat terhadap UNEP.

“Berikan pula kewenangan dan tanggung jawab yang besar. Dan, berikan pula pendanaan yang cukup untuk menjalankan mandat dan tanggung jawabnya,” katanya.

(P008/B010)

Sumber: Antara
Foto: Antara

Foto: RRI

Jakarta, BERLING-Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2010 Kementerian Kelautan dan Perikanan bertema “Revolusi Biru untuk Kesejahteraan Nelayan” tengah berlangsung di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, mulai 17-19 Februari 2010.

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi, perwakilan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis; 2 Kementerian Koordinator, serta 7 Kementerian Sektoral terkait.

Dalam pertemuan itu, perwakilan nelayan tradisional dan petambak dari Teluk Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung menagih janji Fadel Muhammad selaku Menteri Kelautan dan Perikanan secara langsung terkait persoalan yang mereka hadapi.

M. Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan dalam siaran persnya mengatakan, penyelenggaraan rakernas ini krisis mandat, karena,persoalan yang dialami oleh nelayan tradisional dan petambak tradisional di pelbagai daerah, seperti Teluk Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung, tak dibahas secara memadai untuk diselesaikan. “Alih-alih ingin menuntaskan, Menteri Kelautan dan Perikanan justru mengedepankan ilusi sebagai negara penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia pada 2015 dan kembali menjanjikan perubahan kosong kepada nelayan dan petambak tradisional,” ujarnya Riza Damanik.

(more…)