Akibat muntahan minyak yang mencemari laut timur mengakibatkan banyak ikan yang mati sehingga pendapatan nelayan menurun dratis. Foto : Istimewa.

Ledakan ladang minyak Montara pada 21 Agustus 2009 lalu mengakibatkan kerugian ekonomis yang sangat besar bagi masyakat pesisir Laut Timor khususnya dan masyarakat umumnya serta kerusakan ekologis di Laut Timor.

Sebuah hasil survey terbaru yang dilakukan secara independen oleh Richard Mounsey seorang ahli manajemen perikanan berkebangsaan Australia dirilis Yayasan Peduli Timur Barat (YTB) mengungkapkan, pencemaran laut timur yang disebabkan muntahan 500.000 liter minyak mentah Montara mengakibatkan hasil tangkapan nelayan pada September 2009 menurun tajam sekurang-kurangnya 50%, dan di beberapa lokasi mencapai 70% dan umumnya memburuk menjadi 80% sampai akhir Desember 2009.

Ladang minyak ini terletak sekitar 690 km barat Darwin, Australia Utara dan 250 km barat laut Truscott di Australia barat. Lebih dekat dengan gugusan Pulau Pasir (ashmore reef) yang menjadi pusat pencarian ikan dan biota laut lainnya oleh nelayan tradisional Indonesia.

Dalam laporan surveynya Richard mengungkapkan, pendapatan dan protein bagi masyarakat di Oecusse selama bulan berjalan berkurang, menyebabkan kekurangan gizi pada anak-anak. Bangkai ikan yang diamati di bulan September/Oktober di daerah barat dan tengah, termasuk, cumi-cumi,hiu dan lumba-lumba ditemukan pertama kali oleh seorang nelayan tua dan pernah menyaksikan ikan lumba-lumba mati di pantai.

(more…)

Kendari, BERLING-Kapal pukat hariamau (Trawl) dilaporkan berkeliaran di perairan Selat Tiworo khususnya di Perairan Kabupaten Bombana. Alat tangkap itu tidak hanya merugikan nelayan, tetapi juga dapat merusak sumber hayati dan lingkungan hidup.

“Berdasarkan pemantauan lapangan yang kami lakukan baru-baru ini sekitar + 100 unit kapal berukuran dibawah 5. GT berlabuh di sepanjang pantai di kampung Baru Kecamatan Rumbia Tenggah Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara. Jumlah ini akan bertambah karena disepanjang pesisir Kasipute banyak nelayan menggunakannya juga,”ungkap Mukhtar, A.Pi, M.Si Kepala Satker PSDKP Kendari via milis lingkungan.

Menurutnya, pengunaan pukat hariamau sudah jelas dilarang dan nyata-nyata tercantum dalam penjelasan pasal 9 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang No, 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 2004 itu, nelayan yang terbukti dan kedapatan mengggunakan pukat harimau tesebut dapat diganjar hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar Rp2 miliar.“Memang sebelumnya pelarangan penggunaan pukat harimau oleh Keppres 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl yang penafsiran beberapa aparat berbeda,”katanya.

Di Kendari penanganan kasus pukat harimau sudah ada keputusan pengadilan, sedangkan kasus yang sama 7 kapal yang ditangkap oleh Pengawas Perikanan yang diserahkan ke Polres Bombana tiga tahun yang lalu sampai saat ini belum jelas pangkalnya. Menurut informasi dari penyidik Polres Bombana bahwa berkas selalu dikembalikan oleh jaksa.

Pihak Satker PSDKP Kendari bersama jajaran pengawas perikanan lanjut Mukhtar, yang berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, dan kabupaten/kota akan melakukan operasi terhadap kapal trawl ini di Kabupaten Bombana, begitu juga pihak Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari sudah melakukan pemantauan keberadaan kapal trawl ini yang diungkapkan anggota TNI Angkatan Laut Kendari.

“Tapi sebelumnya akan melakukan sosialisasi dengan menyebarkan poster sadar hukum yang berisi alat tangkap terlarang seperti Bom/Handak, pukat harimau, Bius dan kompresor kepada masyarakat nelayan,”ujarnya.

Sumber: Beritalingkungan.com

JAKARTA—Pemerintah Sulawesi Utara (Sulut) diminta untuk menindaklanjuti hasil World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Innitiative (CTI) Summit dalam mengantisipasi global warming. Menyusul dengan akan dikeluarkan surat edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat ini.

Menurut Kasubdit Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil Ditjen Bina Bangda (Pembangunan Daerah) Depdagri Berty Mendur, SE yang akan dikirimkan ke gubernur, wali kota, dan bupati ini merupakan hasil lokakarya nasional sebagai tindak lanjut WOC dan CTI.

Adapun inti dari surat edaran tersebut antara lain, perlunya disusun tata kelola pembangunan kelautan daerah yang berbasis pada peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda. Selain itu dalam kaitannya dengan penetapan kawasan konservasi laut pada wilayah yang menjadi kewenangan Pemda, maka diperlukan kesiapan Pemda untuk melaksanakan pengelolaannya dalam melestarikan wilayah konservasi laut segitiga terumbu karang.

(more…)